Akankah Century Sejarah Baru?

AKANKAH CENTURI SEJARAH BARU?

Oleh: Moh Khairul Anwar

Sejak pertama tampak kepemimpinan SBY, seperti halnya pemerintahan sebelum-sebelumnya selalu diiringi badai politis yang siap menggulingkan kokoh tegaknya bangunan pemerintahan. Beserta raungan kritis beberapa kelompok kalangan sebagai bentuk penegasian terhadap sikap dan kebijakan yang kurang sepenuhanya memihak rakyat. Untuk kesekian kalinya, pemerintahan SBY kembali diguncang bencana besar terkait bail out bank Century. Salah satu Bank Swasta yang sempat diasumsikan akan berimplikasi besar terhadap perekonomian dalam negeri, jika tidak secepatnya dikasih suntikan dana. Yang pada akhirnya memaksa para pakar dan praktisi ekonomi mengkaji terjadinya keganjalan tersebut. Dengan salah satu hasil temuannya adalah telah disetujui bahwa pendapat yang menganggap akan berakibat pada kegoncangan perekonomian nasional sama sekali tidak berdasar, dan kucuran dana untuk bank yang sebelumnya sudah dinyatakan sebagai bank gagal, seharunya tidak perlu dilakukan. Pada waktu sebelumnya, pertikaian yang terjadi antara Cicak dan Buaya boleh dikatakan hanyalah sinetron politik (rekayasa sosial [social engineering] meminjam istilah Gus Im). Beda halnya dengan peristiwa yang telah menyebut orang-orang terdekatnya presiden (Budiono dan Sri Mulyani) sebagai salah satu tokoh paling bertanggung jawab atas hangusnya uang 6,7 triliun. Sekalipun tanpa melupakan bahwa pembahasan tentang hal ini masih bersifat spekulatif. Untuk itu, penulis tidak akan melaporkan kembali segala realita yang sementara ini telah diberitakan di media massa, melainkan lebih memfokoskan pada konstelasi pemerintahan kedepan. Mangingat, SBY termasuk salah satu tokoh nasional yang mempunyai kredibilitas tinggi, sehingga sering kali diuji ketegasannya-dan tentu saja terlepas dari sekedar politik pencitraan. Di saat terjadi benturan pendapat dikalangan bawah maka pernyataan dan sikap tegas pemimpin sangat dibutuhkan-sekalipun tidak jarang malah semakin memanaskan situasi. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, satu yang mungkin tidak akan pernah hilang dalam ingatan adalah penggulingan Soeharto dari kursi kepresidenan, namun yang terjadi sekarang ini baru penekanan terhadap orang-orang terdekatnya presiden. Jika dicermati ulang, hal tersebut memberikan gambaran bahwasanya kenikmatan pemilu bukanlah hakekat kepercayaan dari rakyat. Suara di pemilu hanyalah suara paksaan atau bahkan kebingungan dan tidak sama sekali keluar dari hati. Penonaktifan Budiono dan Sri Mulyani jangan sampai semata-mata keputusan spekulatif, karena akan berakibat pada terlalaikannya urusan rakyat. Meskipun rakyat sudah jenuh dengan semua itu, anjuran tersebut dipandang bukan alternatif terakhir dan tentunya masih banyak cara-cara yang tidak menimbulkan kontroversi serta tidak tambah memperlambat penyelesaian masalah. Misalnya, anjuran atas adanya kesediaan dari pihak yang tertuduh, memberikan klarifikasi dan transparansi terkait kasus yang sedang menggantung dirinya. Dan di lain sisi, seharusnya presiden tidak terlalu cepat megeluarkan pernyataan-yang hanya terkesan hiperbolis, lebih-lebih jika bernada pembelaan. Sebagai orang yang tidak bersalah seyogyanya tidak bersikap pasif, dan menunggu hasil pembuktian Pansus Hak Angket DPR. Beberapa pihak tetap percaya bahwa keduanya tidak bersalah didasarkan atas kepabilitas yang dimiliki keduanya serta track record selama duduk di pemerintahan. Oleh karenanya, sikap yang diambil pun harus menunjukkan sebagai orang yang profesional, guna mempercepat proses penyelesaian kasus. Selanjutnya, jika dalam proses hukum si tersangka dibiarkan begitu saja dan terdapat kemungkinan akan melakukan pemutihan bukti-bukti, maka mau tidak mau harus dikeluarkan kebijakan yang mengikat sebagai jaminan. Dalam artian, penonaktifan wakil presiden dan mentrinya ternyata bertentangan dengan UU, paling tidak dilakukan pembatasan bergerak (move limiting). Hal tesebut dianggap perlu sebab siapapun yang sudah jadi tersangka, maka otomatis tidak bisa lagi dipercaya, sebelum bukti sendiri yang berbicara. Pada akhirnya, apabila sangkaan tersebut menjadi realita maka sesuai judul tema tulisan ini bahwa skandal Century menjadi sejarah baru Indonesia. Dan untuk saat ini kita hanya bisa menunggu profesionalitas dari tim pencari data, yang pada gilirannya menjadi penentu kesejahteraan terutama ketenangan bangsa ini. Lebih penting lagi adanya ketegasan dalam memfilter pihal-pihak yang ingin intervensi penanganan kasus tersebut.