Sego Segawe sebagai Alternatif

SEGO SEGAWE SEBAGAI ALTERNATIF

Oleh: Moh Khairul Anwar

Untuk tema kali ini kita barangkali tidak perlu memperdebatkan kembali atas sistem perkembangan dan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat (evolusi atau revolusi). Dengan mempertimbangkan akan realitas kehidupan yang individualistik dan kompetitif-lebih-lebih hal persaingan dalam meingkatkan prestise dari yang lainnya. 

Semua mata sudah dapat melihat bahwa sejak beberapa waktu yang lalu para akademisi, ilmuan, bahkan pertemuan internasional dilakukan untuk mengkaji dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang salah satu penyebabnya adalah karbon dioksida (CO2) dan gas metana, yang berasal dari produksi tanaman padi dan peternakan. Dengan tumbuh pesatnya industrialisasi dan teknologi yang tentu saja dalam hal ini kita dapat mengacu pada Negara-negara maju, sebagai kiblat sistemik Negara-negara yang baru berkembang. Sudah barang tentu keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) D.I.Y untuk memberlakukan sepeda sebagai kendaraan kesekolah dan ke tempat kerja (sego segawe) adalah sangat solutif, jika dilihat dari kondisi alam sekarang ini. Mengingat, sepeda adalah satu-satunya kendaraan multifungsi, utamanya terhadap kesehatan. Yang pada akhirnya, dengan adanya fungsi tersebut memberikan alasan kepada orang-orang yang memilih sepeda sebagai alternatif terakhir untuk mengambil jalan pintas-sekalipun dengan jarak tempuh terbatas. Sebagai pembahasan dan kebijakan lanjutan, penting disini penulis menyebutkan bahwa sepeda telah dianggap oleh sebagian besar orang sebagai kendaraan yang tanpa aturan. 

Orang-orang memfungsikannya tidak lagi hanya dijalanan sempit, becek, atau penuh dengan bebatuan (yang sangat popular digunakan oleh orang pedesaan - dan hal ini juga menjadi dasar klaim ”masyarakat terbelakang”), akan tetapi sudah lumrah dipergunakan dijalan raya yang sekalipun biasa menerobos lampu merah. Pembiaran kebiasaan tidak taat aturan tersebut bukan hanya akan menihilkan program kerakyatan tadi, namun menghilangkan maksud baik dan humanis yang include didalamnya. Yang dimaksud disini adalah salah satu bentuk dari upaya mengukuhkan serta mengefektifkan sego segawe tadi, perlu dibentuk aturan tersendiri ataupun jalur khusus bagi pengendara sepeda. Selanjutnya, jika ditelisik lebih dalam maka jelas akan terjadi kerancuan. 

Adanya tunjangan untuk pegawai negeri sipil (secara umum) dan pejabat pemerintahan (secara khusus) seperti Sepeda Motor tanpa ada suatu perubahan peraturan, maka niscaya akan menemui jalan buntu dengan pemberlakuan sepeda untuk pelajar dan pejabat-yang notabene menjadi target program tersebut. Dalam artian, pihak yang bersangkutan mau tidak mau harus mengadakan pembacaan ulang supaya tidak terkesan grusa-grusu (tindakan tanpa konsep yang matang), lebih lagi nantinya tidak terbangun kekaguman dalam rencana namun kecewa saat prakteknya. Sadar atau tidak, Indonesia yang bisa dibilang baru berkembang membutuhkan kajian secara komprehensif atas agenda-agenda kerakyatan yang akan atau sudah dijalankan. 

Di saat gerah dan membayang-bayanginya ketakutan seluruh umat manusia di muka bumi seperti sekarang ini, merupakan tantangan terberat untuk bersikap humanis serta turut andil membuat konsep terkait penghijauan (reboisasi) lingkungan dan yang lebih penting lagi menekan faktor-faktor penyebab Global Warming. Presiden Venezuela, Hugo Chaves mengungkapkan dalam salah satu pidatonya bahwa “kemajuanlah yang sebenarnya menjadi penyebab utama rusaknya planet bumi”. Tentu persepsi ini tidak sekedar asumsi belaka akan tetapi bisa dibuktikan secara empiris, di lain sisi juga sangat menarik jika dikaitkan dengan instingtual manusia. Watak rakus, cenderung pada hal-hal yang instan, hingga pada gilirannya konsumtif dan hidonis, ternyata berimplikasi besar tidak hanya pada ketenangan alam namun bagi diri manusia sendiri. Lalu, mungkinkah kita harus banting setir dan balik arah ke masa lalu? Atau memang ini manifestasi makna intrinsik petuah (falsafahnya)-nya bung karno, “jas merah”? 

Dengan demikian, beberapa point of view yang penulis telah sebutkan diharapkan menjadi rekomendasi untuk pemkot, namun pemerintah pusat juga dipandang penting guna mensosialisasikan ke seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak hanya tertentu bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta saja.