Ujian Nasional dan Cita-Cita Pendidikan

Sungguh tidak mengherankan jika perdebatan tentang penyatuan ujuan nasional dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri tidak pernah ada habisnya, yang hal tersebut sampai menemukan titik kesepahaman terkait sistem pendidikan yang nantinya akan simetris dengan cita-cita pendidikan nasional. Apakah menekan terjadinya depresi saat ketidak lulusan, atau membuat solusi cerdas jika UN cenderung untuk ditiadakan?

 Jika pendidikan sudah disepakati sebagai investasi diri yang paling berpotensi menyejahterakan kehidupan dan masa depan seseorang, yang mesti dilakukan adalah pengemasan menjadi satu formula dengan menuntut aktif semua pihak terkait. Penggabungan UN-SNMPTN sudah tentu akan memberikan keganjalan di samping memang beda ruang dan targetan. Untuk sementara ini yang masih jadi pernak-pernik persoalan UN adalah ikut sertanya pengajar dalam menjawab soal, merupakan satu dari sekian alasan yang kemudian memberatkan penggabungan dua program pemerintah tersebut.

Membahas pro kontra UN tentu saja tidak cukup hanya dengan beberapa pragraf, oleh karenanya di sini saya lebih terfokus pada persoalan kedua (usaha pengkompromian nilai). Nilai yang diperoleh dari UN sama sekali tidak merepresentasikan eksistensi si pelajar, sedangkan nilai dari seleksi masuk PT menjadi basis dalam mendisposisi pada jurusan (prodi) sesuai kapabilitas yang dimiliki setiap calon mahasiswa. Yang dimaksud disini ialah generasi Indonesia masih sangat tertinggal dalam disiplin-disiplin keilmuan, sehingga mekanisme penyeleksian MABA ataupun penentu kelulusan tidak lebih produktif dari pada diserahkan langsung kepada pihak kampus sesuai orientasi yang menjadi titik tempuh.

Dengan realitas demikian, sangat ironis kiranya jika tetap mempertahankan penggabungan dua program yang berbeda tujuan itu. Kesan yang ada adalah pemerintah seakan selalu merasa benar dan setiap agenda-agenda kerakyatannya berjalan mulus. Telepas dari itu, kiranya sangat naïf jika esensi dari agenda-agenda yang telah berjalan ternyata tidak lain dari proyek politis belaka. Namun begitu penulis tidak bermaksud pesimis akan tetapi pendidikan adalah sifatnya krusial dan continue sehingga penanganannya harus bersifat komprehensif (tidak lagi parsial).