politisasi partai politik

POLITISASI PARTAI POLITIK

Oleh: Moh Khairul Anwar

Sebagimana aristoteles berkata bahwa manusia adalah cenderung bergantung satu sama lain (zoon politicon), saling bertalian antar sesama hanya untuk mengenal dan memperbesar dirinya. Politik bagaikan sel-sel yang hidup yang sejak lahir dan mengalir dalam pembuluh darah manusia. Tidak luput, politik juga diperlukan dalam kahidupan berkeluarga. Hingga pada akhirnya hukum Negara pun takluk dibawah rekayasa politik, politik kekuasaan.

Pra sampai pasca kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pergulatan politik. Para pahlawan kita yang mendedikasikan jiwa dan raganya demi meraih otonomi suatu kebangsaan (kemerdekaan) serta kekuasaan di tanah air sendiri, harus membangun kekuatan (secara politik). Sebagai strategi mempertegas eksistensi (personal, kelompok, dan instansi), bahkan untuk mendapatkan kepuasan dirinya. Dan dalam Negara-negara yang berwajah demokrasi, partai politik diandalkan sebagai satu-satunya jembatan untuk meraih hal yang sama-walaupun tidak memungkiri adanya partai politik (dalam suatu Negara) tidak lebih dari formalitas semata.

Sementara di Indonesia parpol sebagai simbol pertentangan sampai di tingkatan pemerintahan paling bawah. Yang dengan alasan itu pula negeri ini mendapatkan apresiasi yang begitu mengagumkan dari negara-negara lain-sebagai negara demokrasi dengan pembudayaan multikultur dan multipartai. Di banding negara-negara lain –tidak terkecuali amerika-negeri ini memang dijadikan panduan dalam mana melestarikan kehidupan yang pluralis. Yaitu mengusahakan perbedaan-perbedaan yang justru menciptakan kesatuan ideologi, karakter, dan pola berfikir.

 Perkembangan yang terjadi selanjutnya ternyata juga melahirkan perbedaan arah dan tujuan. Sebuah organisasi politik (partai) tidak bisa ditawar lagi harus mempunyai great mission, mencerdaskan bangsa atau memberikan pendidikan politik. Namun begitu zaman lebih menuntut manusia untuk lebih bersekutu dengan kekuasaan. Parpol tidak lagi bisa diharapkan sebagai pejuang ayat-ayat sosial. Rakyat kecil masih harus rela menerima perlakuan manipulatif (korban) sebagai konsekuensi ketidak tahuannya.

Ideology yang menjadi landasan utama tidak lebih sebagai penyempurna retorika. Misalnya GERINDRA yang semua berumah di PDI, dan partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang dipimpin Wiranto juga sebelumnya berlabuh di partai Golongan Karya (GOLKAR). Persoalan semacam ini mungkin akan dimaklumi jika dihubungkan dengan teori perkembangan kemanusian, namun di sisi lain sangat menghawatirkan oleh karena dengan ideologi bersama diharapkan terbentuk suatu ikatan persaudaraan yang continue. Kekuatiran ini berdasarkan andaian bahwa jika setiap parpol yang sudah eksis, masih membuka kemungkinan lahirnya partai-partai baru. Padahal dengan membludaknya partai-partai baru hanya semakin membingungkan masyarakat dan sama sekali tidak menguntungkan bagi negara demokrasi sekalipun.

Kekuatiran perbedaan arah (baca: konflik internal) ini semakin meningkat dengan diagung-agungkannya Surya Paloh-setelah sebelumnya kalah dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar-oleh wiranto. Walaupun tentu saja kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara spekulatif bahwa dia akan ditarik sebagai ketua umum ataupun dijadikan calon dari Hanura pada pemilu mendatang. Yang jelas setiap orang yang menjadi figur di masyarakat sudah pasti akan menjadi rebutan partai politik. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya artis-artis ibu kota dan yang dari daerah-daerah lainnya-tanpa mempertimbangkan kapabilitasnya-ditarik untuk masuk dalam lingkaran partai hanya karena berpotensi besar memberi keuntungan pada golongan.

 Factor-faktor yang menjadi penyebab utama politisasi partai politik bisa juga dari konflik internal dalam tubuh suatu partai, sebagimana disebutkan di atas. Ketegangan yang muncul di internal berpotensi mementahkan komitmen (ideologi) dimana menjadi perekat bersama. Dalam kasus yang demikian bisa kita ambil contoh pada partai-partai besar. Naiknya seorang ketua umum baru (yang tidak mendapat dukungan dari semua anggota) sangat memungkinkan terjadinya perpecahan, sehingga lahirlah partai-partai baru. Walupun tidak mesti demikian-dan memang sulit diprediksi-akan tetapi paling tidak semakin melebarkan pintu provokasi, pelemahan disengaja yang dilakukan oleh kelompok lain.

Oleh karena realitas demikian menurut penulis reformasi politik pun dikira penting untuk dijadikan agenda terdekat. Bagaimana kerakyatan menjadi suatu keniscayaan yang bersifat terus menerus dan tidak cukup dipasrahkan pada wakilnya di parlemen. Mengingat rakyat sudah sangat begitu rindu menanti implementasi janji-janji yang setiap lima tahun disuarakan.

Barangkali kita harus mulai menyadari bahwa politik adalah candu. Semakin lama seseorang bergumul dalam percaturan politik maka makin kuat pula dorongan mendalami, menelusuri, dan mengikuti arus kepentingan (dari masa ke masa). Pertanyaannya kemudian, semakin banyak pengalaman seseorang dalam politik, kecenderungan apa yang mendominasi dalam pikirannya? Mungkin jawaban soal seperti ini hanya mampu diberikan oleh orang yang melek terus terhadap konstelasi perpolitikan.  Sedangkan yang dapat disepakati bersama bahwa politik tidak menjamin bangsa sejahtera. Kesejahteraan masih saja tergantung pada kelompok, instansi, ataupun partai yang senantiasa siap menjadi penyeimbang pemerintah. Sebagai instrument nesionalisme, serta berfokus pada pemberantasan penyakit yang mengotori kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, jika reformasi birokrasi diyakini sebagai alternatif terakhir memperbaiki lembaga pemerintah maka lebih mendasar lagi harus dimulai dari partai politik. Anggapan bahwa organisasi ini sebagai jembatan memerintah sesungguhnya tidak akan terkesan negatif bila mana tetap berpegang teguh pada visi awal, sebagai wadah pembentukan manusia berjiwa nasionalis, utamanya selalu memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

Tanggal penulisan: 20-01-2010

editor