Malang Benar Nasibmu, Dji!

Malang Benar Nasibmu, Dji!

Oleh: Moh Khairul Anwar

Dibawah pemerintahan otoriter, kejujuran justru menjadi penyebab kehancuran, khususnya bagi orang-orang yang berani membuka kedok kebobrokan sang penguasa berserta kaki tangannya. Kebenaran sepenuhnya mengikuti tafsiran sang pemilik kuasa. Tapi, benarkah saat ini kita berada dalam genggaman generasi Orba?

Menanggapi pertanyaan tersebut, sangat tidak etis rasanya apabila secara sembarang menggeneralisir rezim SBY dengan rezim otoriternya orde baru. Di mana pada saat itu resistensi datang bertubi-tubi dan tidak segan-segan membumi hanguskan, siapapun tanpa pandang bulu, orang-orang yang berani mangusik ketentraman kerajaan sang penguasa. Tapi, sebagai nilai tambah, pemimpin yang sekarang lebih menampakkan kelembutan (peaceble) dengan tutur kata persuasif (kalau tidak ingin mengatakan “politic image”), sebagai strategi komunikasi dalam menjalankan pemerintahannya. Bahkan mungkin sampai tidak jelas kepada siapa, dan kelompok mana dia berpihak. Berhubung gerak langkahnya lebih berpretensi politis, yang walaupun juga tidak memungkiri adanya kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan kerakyatan.

Dalam pada itu juga, untuk lebih mudah mengkomparasikan dua rezim di atas, tidak ada salahnya kita mengutip apa yang dikatakan Faisal Ismail tentang salah satu ciri zaman edan. Menurutnya: pertama, saat kejujuran sudah menjadi sesuatu yang langka. Sebagai indikasi dari hal ini adalah ditangkapnya Susno Duadji dengan sangkaan terlibat dalam praktek suap Rp. 500 juta, setelah sebelumnya membuat goncang berbagai instansi pemerintahan (termasuk internal kepolisian, kejaksaan, dan tidak ketinggalan lembaga legislatif). Kejanggalan dalam kasus tersebut adalah tidak diindahkannya proses praperadilan. Hukum manapun tidak akan sembarang menghukum seseorang sebelum disertai bukti yang jelas, kecuali hukumnya pemerintahan otoriter.

Kedua, politik pencitraan sebagai salah satu alat memproteksi kharisma (penguasa dan pejabat negara). Disamping semakin membengkaknya kekecewaan dari rakyat (baik untuk kabiner jilid I dan II, sekarang), SBY sangat terkenal dengan gaya bicaranya yang tegas sehinga mampu menarik kembali kepercayaan dari rakyat. Ketiga, mewabahnya KKN. Diantara kolusi, korupsi, dan nepotisme, korupsi adalah kejahatan yang paling besar serta sudah semakin lumrah dilakukan.

Dengan bantuan gambaran zaman edan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya demokrasi yang katanya menjamin kebebasan berpendapat, ternyata masih saja term “kebebesan” tersebut dibatasi dengan “tidak boleh mengusik kebebasan beberapa golongan.” Inilah yang saya maksud sebagai generasi Orde Baru.

Akan tetapi selain masih terdapatnya penerus (generasi) Orba, sosok Munir yang kita kenal dengan semangat dan jiwa kekritisannya, rasanya kita bisa temukan pancarannya pada diri Susno Duadji. Satu-satunya orang yang sejak dilengserkannya sebagai Kabareskrim, tanpa gentar sedikitpun pada ancaman-ancaman dari berbagai pihak, tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk terus berjuang mengungkap kebobrokan para pejabat.

Berkat kejujurannya tersebut, sudah banyak para pejabat yang awalnya hidup dalam kegelimangan harta, kini dia hidup layaknya di tengah-tengah medan peperangan seraya sibuk mencari pengacara handal sebagai pembela dirinya. Karena kualitas seorang pengacara juga memberi kemungkinan bagi dia untuk bebas dari jeratan hukuman, selain adanya bantuan dari para kroninya yang seprofesi.

Terlepas dari itu, tindakan hukuman bagi Susno secara tidak langsung menjadi bumerang bagi pihak kepolisian. Terkait saat ini lembaga tersebut sedang mengalami krisis kepercayaan, juga berkat Susno. Sehingga sudah barang tentu untuk hati-hati dalam mengambil kebijakan. Karena pada satu sisi, prosentase dukungan terhadap Susno semakin melebar. Yang dengan demikian, mengindikasikan bahwa masyarakat sudah semakin mengerti walaupun tidak secara de jure tapi de facto tentang siapa yang salah dan benar.

Alhasil, pemerintah dalam hal ini seharunya mendapatkan kesadaran untuk lebih serius merealisasikan reformasi birokrasi, yang salah satu point pokoknya adalah membasmi pelaku korupsi. Melihat dari pernyataannya presiden beberapa hari yang lalu terkait kasus ini, dengan tidak ingin mengintervesi terhadap kebijakan Polri tersebut, penulis khususnya memandang sikap itu sebagai suatu keironisan.

Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Komunikasi & Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga

editor