Antara Logika Rakyat dan Pemerintah

LOGIKA WONG CILIK VS PEMERINTAH

Sejak beberapa bulan terakhir rakyat dibuat sulit bernafas oleh melambungnya harga bahan-bahan pangan. Hingga untuk mendapatkannya pun masih harus mencari orderan lain dari sekedar yang ada di dalam saku. Sebelum nantinya kita terlanjur mencari kambing hitam, alangkah baiknya  bila menguak faktor utama secara empiris-realistis.
Mengenai persoalan terkait selalu terintimidasinya rakyat dengan berbagai kebijakan yang ternyata hanya berhasil melanggengkan sang penguasa di singgasananya, sudah sejak masanya nenek moyang hal tersebut dibicarakan. Dengan pemerintah yang menjadi subjek (pelaku) dan wong cilik (khususnya) sebagai objeknya. Sebaliknya, masih menumpuknya masyarakat kita yang buta huruf  (termasuk gaptek dan males-malesan) adalah persoalan yang sampai saat ini belum menjadi kesadaran setiap kepala. Yang dengan demikian, bukan saja pemerintah yang disubjekkan akan tetapi merupakan tugas semua kalangan.
Terkait perekonomian kita yang semakin unreasionable, rasanya penting untuk kita mengingat kembali wacana leberalisasi pasar. Di mana wacana ini mencapai puncaknya menjelang pemilihan umum pada tahun lalu, dengan Boediono yang dituding sebagai antek dari mazhab tersebut. Namun meski kecaman datang bertubi-tubi, sebagaimana kita tahu tentang logika politik, yaitu selama hal tersebut menimbulkan profit secara politik maka tidak ada yang mustahil, dan akhirnya Boediono pun lolos sebagai wakil presiden.
Inti dari upaya liberalisasi pasar adalah meminimalisir intervensi pemerintah terhadap regulasi pasar. Atau dengan kata lain, pemeritah sudah memasrahkan langsung terhadap siapa saja yang tertarik berkompetisi di pasar. Lantas kira-kira apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan? Pendidikan, pertanian, perekonomian, dan sektor-sektor lainnya sampai saat ini kita belum merasakan sebuah kebijakan yang secara totalitas difokuskan untuk menekan kemiskinan. Sehingga akibat dari ironi negara agraris tersebut, kaum tani terus dibiarkan menunggu datangnya nasib baik. Dari tahun ke tahun, musim ke musim selanjutnya tidak ada yang bisa memastikan akan mendapatkan nasib lebih baik. Hal ini terjadi tentunya oleh karena mereka merupakan single fighter yang berjuang untuk tetap bisa bertahan hidup, tanpa bantuan dalam bentuk apapun.
Diskripsi seperti ini, adalah implementasi dari logika pemerintah yang selama ini selalu diteriaki para mahasiswa di jalan-jalan atau di depan kantor pemeritah. Mengenai hal ini setuju atau tidak kita harus mengakui kekuatan politik yang sedang berjalan. Sudah begitu lamanya dan dalam berbagai kebijakan diskriminatif coba ditentang, hasilnya masih saja seperti semula. Pemerintah tetap bersiteguh dengan pendiriannya, sementara pada sisi berbeda rakyat punya keinginan yang cukup sederhana namun bisa dinikmati oleh semua kalangan. Akhirnya, kapan pemerintah benar-benar menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya?
Selanjutnya, pada sisi lain kita harus mempelajari realitas terpopuler di lapangan sekaligus paradigma masyarakat kita. Walaupun pada akhirnya tidak bisa tidak tetap mempertanyakan kembali tanggung jawab pemerintah. Meskipun indonesia dikenal sebagai negara agraris-dengan simbol gemah ripah loh jinawi-namun bangsa kita juga tidak diakui sebagai bangsa ulet seperti bangsa Cina dan Jepang. Yang dalam catatan sejarah kondisi tersebut merupakan manipulasi licik bangsa kolonial. Namun begitu, meski dengan kondisi yang naif tersebut sejatinya bisa dirubah berdasarkan keseriusan pemerintah dalam menanganinya. Sikap malas-malasan dan gagap teknologi sebagaimana disinggung di atas dapat ditekan seminimal mungkin bila saja APBN tidak dihambur-hamburkan.
Oleh karena ketidak pedulian yang terlalu lama maka agraria pun tak berjalan, akibat petani yang sudah putus asa. Sebagai konsekuensi logisnya-walau sebetulnya ironis-beras, minyak, dan bahan-bahan pangan lainnya yang seharusnya melimpah ruah malah harus mengimpor dari negara-negara luar. Dan realitas inilah yang sebenarnya sedang terjadi terhadap masyarakat kita. Petani sudah mulai mengurangi tingkat produksinya dengan dua alasan: yaitu karena besarnya ongkos produksi tidak sebanding dengan hasil yang di dapat dan selalu dihantui rasa pesimis. Apabila logika ini dibiarkan maka pertanda bahwa masa kemiskinan bangsa ini masih panjang ke depan.
Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat dinding begitu besar diantara pemeritah dan rakyat. Keinginan pemerintah dalam banyak kesempatan selalu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh rakyatnya. Namun titik kekuatirannya adalah kekecewaan rakyat merupakan bencana yang mungkin belum kita sadari. Apabila kekayaan kita terletak pada sumberdaya alam maka pembudidayaan adalah solusi akhirnya. Terkait pula pemerintah sudah seharusnya mulai melihat ke bawah dan mengurangi fokusnya dalam meniru-niru negara lain. Mengingat penyakit sekaligus obatnya berada pada diri kita sendiri.
Sebagai penutup, sinergitas antara program pemerintah dan keinginan rakyat untuk saat ini dan ke depan adalah sebuah keniscayaan. Sedangkan urusan pasar tidak bisa lagi diserahkan kepada pengusaha yang cuma mencari keuntungan semata.
(25/07/10)