Manjanya DPR Kita

MANJANYA DPR KITA
Oleh: Moh Khairul Anwar

Wacana rekonstruksi gedung DPR yang rencananya akan menghabiskan dana 1,8 triliun barangkali sudah diluar jangkauan logika rakyat kecil. Gedung yang diresmikan sekitar 14 tahun yang silam tersebut dipandang oleh sebagian besar anggota tidak lagi memenuhi standarisasi, yang akhirnya akan mengganggu kondusifitas kerja (kompas, 3/5).
Berbagai justifikasi dengan bermacam pertimbangan-pertimbangan pun muncul agar rencana tersebut dapat terealisasi. Yang walaupun tidak melibatkan masyarakat, minimal ada transparansi. Sehingga dengan dasar ini saja, tidak ayal bila timbul kesan-kesan negatif dari berbagai pihak terutama menyangkut besarnya dana yang dianggarkan. Yang jelas bukan persoalan rencana rekonstruksinya yang kemudian menjadi bahan pertimbangan ulang berbagai pihak, akan tetapi lebih pada efisiensi dan dengan waktu yang tidak tepat pula.
Keinginan rerkonstruksi tersebut pada satu sisi menjadi ironi tersendiri bagi parlemen, serta menimbulkan kegeraman publik pada sisi yang lain. Hal ini terjadi mengingat saat ini kapabilitas dari rakyat masih sangat minim, sebagai akibat dari hiruk pikuk perpolitikan serta berbagai kasus koruptif yang menjalar di tubuh lembaga legislatif. Sehingga dengan demikian haruslah ada penataan ulang, sebelum nantinya rekyat merasa semakin tidak dihiraukan, minimal tidak memperbesar kekecewaan rakyat.
Selama ini yang terjadi dan tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada komunikasi yang jelas antara rakyat dan para wakilnya tersebut, dalam kontek membuat kebijakan. Yang oleh karena itu sangat wajar apabila terjadi ambivalensi dalam definisi dan praktek-nya “wakil rakyat”. Yang jelas segala tindak tanduk legislative mau tidak mau harus berorientasi pada kepentingan rakyat, karena jika tidak (dalam arti kasarnya) berarti korupsi. Namun begitu, sudah sangat sering kita mendapatkan betapa uang yang seharusnya digunakan untuk agenda kerakyatan malah dihambur-hamburkan. Baik dengan alasan study comperative (study tuor), program remunerasinya mentri keuangan, dan program-program yang sifatnya pemborosan lainnya.
Dengan tanpa melakukan pemanjaan sekalipun, mereka telah memposisikan dirinya sejajar dengan para pengusaha, pemodal besar, dan kaum elit (borjuis). Sebagai sebuah institusi yang mempunyai wewenang legislasi dan mangotrol kenerja pemerintah seakan menjadi alasan yang kuat untuk diadakannya fasilitas sebagai pendukung kerja, namun tentu saja hidup keluarganya. Selain pemugaran gedung, sebelumnya sudah biasa kita dengar tuntutan-tuntutan diberikannya tambahan logistik, seperti mobil dinas dan jatah-jatah menarik lainnya.
Akan tetapi semua itu tidak pernah lepas dari cemoohan karena selalu saja terjadi penyalahgunaan barang milik. Di sini saya lebih suka menggunakan istilah “penyalahgunaan” dari pada istilah-istilah berbau protes lainnya, karena perilaku tidak etis ini-hanya saja sudah sangat lumrah dilakukan sehingga tidak lagi menjadi hal yang tabu-belum pernah diterjemahkan sebagai suatu kesalahan besar. Padahal, kira-kira apa yang membedakan antara penyalahgunaan mobil dinas dengan penyalahgunaan wewenang seperti yang dituduhkan pada Bibit-Candra, penyalahgunaannya Gayus Tambunan, perilaku malpraktek yang biasanya terjadi di dunia kedokteran, dsb?.
Sebagai kesimpulan, barangkali sudah saatnya penjabaran di atas dijadikan bahan introspensi diri oleh para wakil rakyat. Syukur-syukur jika mampu mengingat janji-janji manis saat masih kempanye. Sedangkan hasil akumulasi fakta di lapangan, betapa melimpah uang yang dihabiskan, namun hanya berapa rupiah yang murni digunakan untuk kemaslahatan rakyat.