KEMAJUAN YANG TERTUNDA
Oleh: Moh Khairul Anwar
Siapa yang berani mengatakan bahwa negara ini miskin; dengan congkak mengatakan bangsa ini bodoh; dan siapa yang akan berkata bahwa negara-bangsa ini sebuah lelucon belaka? Tentu jawabannya tidak dari bangsa-bangsa lain, akan tetapi itulah kenyataan pahit yang mungkin dalam beberapa tahun kedepan harus kita terima secara lapang dada. Dan pengakuanya harus datang dari kita sendiri.
Disini, kita tidak akan membahas dan merinci seberapa besar potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Ataupun melakukan klasifikasi tentang siapa saja putra bangsa yang tingkat intelegensinya mampu bersaing dengan bangsa-bangsa luar. Karena, persoalan semacam ini sebenarnya sangatlah basi dijadikan bahan diskusi, baik oleh media ataupun seminar-seminar umum di berbagai tempat. Hanya saja, masih harus diperjelas lagi mengenai apa sebenarnya yang menjadi faktor utama dari terus kandasnya saat kita coba memberikan dorongan terhadap pemerintah.
Pada pemerintahan SBY jilid ke dua ini, harus diakui bahwa sudah banyak kebobrokan-kebobrokan yang dilakukan pejabat negara berhasil diungkap oleh para penegak hukum. Sayangnya, bagian dari misi penegakan hukum tersebut baru di tataran permukaan dan sama sekali masih jauh dari substansi yang seharusnya menjadi prioritas, seperti menghukum semua pelaku terkait serta mengembalikan uang negara yang dirampok. Dan terkait hal ini, bukan hanya satu dua kali terjadi akan tetapi seakan sudah menjadi kelaziman (permisif) apalagi ada hubungannya dengan politik.
Dengan demikian, sudah sampai waktunya saya mengatakan dalam tulisan ini bahwa selama koruptor terus dibiarkan merajalela jangan harap kemakmuran itu akan tiba. Justru selamanya kemajuan itu hanya sebatas angan-angan. Dengan konsekuensi logisnya, kekuatan hukum hanya berlaku bagi orang-orang kecil, sementara orang kaya (koruptor) cukup mengeluarkan setumpuk fulus untuk memuluskan jalannya. Maka, sudah wajar sekalipun sudah sedemikian sering program pendidikan direformasi, penyuluhan ide kreatif untuk pertanian dan reformasi birokasi dilakukan, namun tidak pernah berjalan sebagaimana diharapkan. Tentu saja, oleh karena di setiap lini tersebut dikuasai oleh orang-orang yang berorientasi penumpukan harta.
