Pemimpin Berbadan Besi

PEMIMPIN BERBADAN BESI

Oleh Moh Khairul Anwar

Bulan kemarin Lembaga Survei Indonesia (LSI), melaporkan hasil penelitiannya terkait kepuasan publik terhadap kinerja SBY. Menariknya, servei tersebut dilakukan untuk kedua kalinya hanya dalam jangka waktu enam bulan. Namun, didapatkan hasil yang masuk kategori, dalam konteks kepemimpinan, kritis.

Hasil penelitian tersebut, jika mengacu kepada kultur sosial politik orang Madura, yang membagi kepemimpinan kepada tiga macam, yakni, bhuppa’-bhabhu’ (orang tua), ghuru (kyai), rato (pemimpin formal), sangat menarik untuk dikaji (Dr. A. Latief Wiyata: 2009). Namun, hanya dua jenis terakhir yang menurut penulis cocok dijadikan referensi untuk menanggapi hasil survei tersebut.

Sampai saat ini, sosok kyai tetap diposisikan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai pembimbing rohani. Sekalipun, seiring berjalannya waktu, kyai pun mulai berbondong-bondong terjun ke ranah politik. Yang salah satu alasannya, karena Kyai dianggap tidak efektif lagi jika hanya memantau dari luar, tapi sudah seharusnya melebur ke dalam ranah perpolitikan. Sementara, kapercayaan masyarakat terhadapnya bertolak dari kharisma yang tetap dipelihara oleh masyarakat itu sendiri, selama tidak mengabaikan tugas utamanya sebagai pembimbing rohani.

Lagi pula, pada dasarnya, memang tidak ada persoalan jika kyai terjun ke dunia perpolitikan. Walaupun, realitas tersebut telah banyak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena, sebagaimana lika-liku politik yang kita pahami selama ini, kerap kali menarik aktornya pada perebutan kekuasaan. Yang sebagai konsekuensinya, tidak ayal bila dalam perjalannya hanya kekuasaan yang menjadi prioritas dan meminggirkan tugas agungnya. Berbeda, dengan politisi yang tidak berlatar belakang kyai. Bila kenerjanya sejalan dengan janjinya, otomatis akan mendapatkan kepercayaan dari publik, begitupun sebaliknya.

Kemudian, apa hubungan konsep tersebut dengan cepat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja SBY? Berdasarkan hasil survei LSI, pada bulan Januari, tingkat kepuasan terhadap kinerja SBY, 56,7 persen, sementara di bulan Juni, 47,2 persen (Tribunnews, 26/6). Dari hasil tersebut, bisa kita ambil titik terang menggunakan konsep di atas, bahwa kepercayaan publik tergantung kepada seberapa serius pemerintah mendengar aspirasinya serta tidak hanya menghabiskan waktunya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Dengan kata lain, publik tidak lagi bisa dimanipulasi kesadarannya oleh janji-janji manis politik. Bahkan, lebih dari itu, bagaimana ketimpangan sosial yang terjadi saat ini bisa ditekan sekecil mungkin adalak tolak ukur untuk menentukan apakah pemimpin itu berhasil atau tidak.

Namun masalahnya, keterbukaan informasi tidak kemudian menjadikan para pemerintah di Indonesia untuk bekerja lebih serius serta bertingkah laku lebih santun. Mereka, tidak segan-segan meancarkan kata-kata yang buruk demi mempertahankan nama baik diri dan kelompoknya. Saat-saat yang sampai saat ini mungkin sulit kita lupakan, seperti Pansus Bank Century, Sidang Paripurna, beberapa kali pidato Presiden yang tak lebih dari hanya mengeluh, dan lain semacamnya, jelas jauh dari sosok rato (pemimpin formal/negarawan) sebagaimana dalam etnis Madura.

Pemimpin atau pemerintah (pada umumnya) kita saat ini, cenderung manjadi penganut demokrasi politik. Yaitu, suatu model demokrasi yang mana partai politik mendikte lahirnya hampir setiap urusan dan kebijakan. Oleh karenanya, setiap ada survei-survei yang dilakukan seakan-akan tidak berarti bagi pemerintah. Padahal, jika kepuasan publik terus menurun, secara otomatis mengindikasikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap rakyat pun semakin kecil. Terlepas, lembaga pesurveinya independen atau tidak.