Substansi Peringatan Hari Anak Nasional

Setiap diadakannya peringatan nasional oleh setiap bangsa di dunia, tidak lain yang dimaksudkan ialah agar para generasi selanjutnya mampu merasakan dan meresapi kejadian besar di masa lalu, sampai ditetapkannya sebagai hari besar nasional. Dan dengan meresapi moment penting tersebut, minimal mempertahankan cita-cita besar yang terkandung dibaliknya, kalau pun memang dirasa begitu sulit untuk mengembangkannya. Bagitu pula, yang diharapkan dari peringatan Hari Anak Nasional.

Oleh karenanya, peringatan HAN sendiri tentu sangat berkaitan dengan bagaimana nasib bangsa ini di masa mendatang. Dengan kata lain, sangat jalin berkelindan dengan terus ditingkatkannya produktifitas pendidikan, menekan merebaknya penyakit sosial, serta secara kontinu melakukan filter pemikiran dari pola pikir luar yang bersifat pragmatis, karena bertolak belakang dengan prinsip nasionalisme sebagaimana telah diwariskan oleh para pendahulu kita.

 Namun, masalah laten yang sampai saat ini terus merenggut hak sebagian anak bangsa masih juga belum terselesaikan. Mengenai hal ini, saya membaginya menjadi dua bentuk persoalan. Pertama, masalah sistemik, yaitu persoalan-persoalan yang seharusnya disikapi secara lebih serius oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya, anggaran pendidikan (20%) sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar sampai jenuh kita menunggu implementasinya, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat rentan manipulasi dalam pelaksanaannya (baca: pencairan kalau dalam bentuk bantuan dana), dan lain semacamnya.

Kedua, masalah kultural. Sampai saat ini kita masih memegang keyakinan bahwa dalam rangka menciptakan bangsa yang lebih bermartabat serta maju dalam segala bidang, maka efektifitas dan pemerataan pendidikan adalah jawaban yang paling tepat. Dan sebagai salah satu cara untuk mewujudkannya, pemerintah telah mengadopsi berbagai model kurikulum asing. Namun hasilnya, ternyata kebiasaan latah tersebut masih saja tidak cukup membuat perubahan besar dalam ranah pendidikan di negeri ini. Tentu saja, tak ada lain penyebabnya adalah karena para pemerhati, yang kompetensi pengetahuanya dalam ranah pendidikan tidak diragukan lagi, hanya dianggap tidak lebih sebagai tenaga pengajar semata. Itupun kalau kita tidak ingin mengatakan akibat terus mewabahnya pikiran picik birokratisme, yakni baik buruknya kebijakan asalkan dilahirkan oleh pihak yang memang berkewajiban.

   Alhasil, masalahnya kemudian, anak yang terlantar dan putus sekolah masih sering kita temukan di seluruh pelosok dalam negeri. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan Mendiknas, Muhammad Nuh, bahwa saat ini masih sekitar 1,08 juta siswa putus sekolah dan 3,03 juta lulusan tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Kompas, 23 Juli 2011). Kalau dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, kanyataan ini bisa dianggap wajar mengingat biaya korupsi-(isme) lebih besar dibanding perilaku yang bersifat kemanusiaan (humanisme). Bahkan, akan dibutuhkan anggaran yang lebih besar lagi untuk membiayai para penjemput koruptor, walaupun tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan.

Percaya atau tidak, inilah wajah negeri kita tercinta saat ini. Namun seperti apapun keadaannya, tidak boleh kemudian menciutkan optimisme kita dan juga kontribusi yang lebih maksimal lagi dari kalangan profesional (minimal) dalam memberikan santunan, seperti program beasiswa untuk setiap jenjang pendidikan. Dan khusus bagi pemerintah, dua catatan di atas diharapkan menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan selanjutnya serta lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah. Kalau hal ini dilakukan, kita akan lebih semangat lagi melakukan peringatan Hari Anak Nasional dengan didasari perbaikan-perbaikan, dan begitupun untuk hari-hari besar lainnya.