Premanisme Menguat, Negara Tamat

Premanisme Menguat, Negara Tamat

Oleh: Moh Khairul Anwar

Sikap antipati pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, akhirnya berpuncak pada berdirinya kekuasaan-kekuasaan informal yang memerintah sebagaimana pemerintah pusat menjalankan kekuasaannya. Dan kondisi semacam inilah yang akhir-akhir ini sering disebut dengan ‘pemerintahan di dalam pemerintahan’ (government within the goverment).

Sehingga, kekhawatiran masyarakat terhadap semakin maraknya perilaku yang berbau premanisme, tentu bisa kita pahami dengan melihat kondisi pemerintahan saat ini. Memberi pendidikan politik yang baik, mewujudkan ketentraman, menginternalisasi paham inklusifitas beragama, dan menjalankan ‘ekonomi kerakyatan’ tidak kunjung terlaksana secara maksimal. Padahal, beberapa poin tersebut adalah inti dari seperangkat tugas dan wewenang pemerintah, yang jika tidak dilaksanakan, setidaknya akan menuai benih kekacauan sosial.

Kekacauan sosial atau great distruption, meminjam istilah Francis Fukuyama, merupakan akumulasi dari berbagai persoalan kebangsaaan yang cenderung diabaikan oleh pemerintah, itupun kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa pemerintahlah penyebab utamanya. Lebih-lebih, dengan terus merajalelanya aksi premanisme yang berkuasa di setiap relung kota merupakan indikasi akan lemahnya fungsi dari penegak hukum di negeri ini. Bisa dikatakan begitu, sebab memberi keamanan kepada masyarakat umum adalah substansi dari tugas penegak hukum itu sendiri.

Dengan demikian, berdasar pada wacana memberantas premanisme di negeri ini, seharusnya mendapat tanggapan serius dari pemerintah. Ketentraman dan keamanan adalah harga mati yang harus dipenuhi. Sedangkan rakyat akan dengan senang hati memberi sokongan secara positif, bilamana pemerintah bersikap tegas sebagaimana dibutuhkan saat ini. Terlepas, dari adanya asumsi bahwa preman murni atau preman yang berkedok Organisasi Masyarakat adalah antek pemerintah sendiri.

Maka, untuk mewujudkan pemberantasan premanisme secara maksimal, mau tidak mau harus kita kembalikan kepada pemerintah. Sebab, sebagaimana dikatakan sejarawan Ong Hok Ham,  berkembangnya premanisme berhubungan erat dengan tidak adanya negara sentral (pusat) dengan institusi kekuasaan yang kuat. Dan sejatinya, kondisi pemerintahan kita saat ini paralel dengan asumsi tersebut.